DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Pengurus Daerah Aceh sekaligus Kepala Bidang Penataan, Penaatan, dan Pengembangan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Ir. Joni, S.T., M.T., Ph.D, menilai persoalan utama pertambangan di Indonesia, termasuk di Aceh, bukan semata-mata keberadaan tambang ilegal. Yang jauh lebih mendasar adalah lemahnya tata kelola yang belum mampu menjadikan aktivitas pertambangan legal lebih menarik dibandingkan praktik ilegal.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga Wali Nanggroe Aceh mulai menyusun Rancangan Awal Peraturan Wali Nanggroe tentang Pengelolaan Hutan, Hutan Adat, dan Pertambangan Aceh sebagai upaya memperkuat tata kelola sumber daya alam berbasis masyarakat adat.
DIALEKSIS.COM | Calang - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya resmi mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh pada Rabu (24/6/2026).
.jpg)
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan regulasi baru, terkait pengembangan minyak dan gas bumi nonkonvensional (MNK) dapat diselesaikan pada akhir Juni 2026.
Langkah itu diambil pemerintah sebagai upaya nyata untuk mendongkrak volume produksi migas nasional, sekaligus menekan ketergantungan impor energi di tengah fluktuasi dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Keurukon Katibul Wali bersama Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Tuha Lapan Wali Nanggroe di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Selatan, Rabu (13/5/2026).
.jpg)
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), siap meluncurkan uji jalan program B50 (bahan bakar nabati dengan kandungan minyak sawit 50 persen) pada awal Desember 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Taufik, menjelaskan secara rinci tata cara Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Aceh sebagai salah satu langkah pemerintah Aceh untuk menertibkan kegiatan pertambangan ilegal dan membuka ruang legal bagi masyarakat agar dapat menambang secara sah, tertib, dan berkelanjutan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sektor pertambangan di Aceh mencatatkan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama delapan tahun terakhir. Sejak 2017 hingga 2025, total penerimaan yang berasal dari aktivitas tambang di provinsi ujung barat Indonesia itu mencapai sekitar Rp 2,5 triliun, dengan skema bagi hasil 80 persen untuk Aceh dan 20 persen untuk pemerintah pusat.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Masa depan pertambangan Aceh berdiri di persimpangan yang penuh tanda tanya. Di satu sisi, potensi sumber daya tampak sebagai harapan untuk mempercepat kesejahteraan; di sisi lain, jejak sosial dan lingkungan yang ditinggalkan bisa berubah menjadi ancaman berkepanjangan jika tata kelola gagal menjawab kepentingan rakyat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Said Faisal, ST, MT, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun sektor pertambangan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Aceh, Teuku Wariza menilai sektor pertambangan yang dikelola secara profesional dan legal dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh merencanakan penerbitan Qanun Pertambangan Rakyat yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat Aceh, yang tergabung dalam koperasi, ormas, dan BUMG, untuk mengelola sumber daya alam mineral, seperti tambang emas dan lainnya.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Forum Bangun Investasi (ForBINA) menerima informasi bahwa dua perusahaan tambang, PT. Beri Mineral Utama (BMU) dan PT. Multi Mineral Utama (MMU), di Aceh Selatan diduga masih melakukan kegiatan pertambangan, meskipun izin usaha pertambangan (IUP) mereka telah dicabut oleh Pemerintah Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Selama lima tahun terakhir, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan mineral dan batubara di Aceh terus meningkat, mencapai total Rp 1,58 triliun.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Aceh membengkak, kini mencapai 64 IUP. Bahkan ketika Bustami Hamzah menjabat sebagai Pj Gubernur Aceh, 13 Maret hingga 15 Agustus 2024, ada 9 IUP yang dikeluarkan Pemerintah.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Iqbal Piyeung, mendesak pemerintah untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) bagi perusahaan yang memiliki IUP namun tidak melakukan aktivitas penambangan. Iqbal menilai bahwa banyak perusahaan yang hanya memegang IUP untuk spekulasi ekonomi dengan menawarkan harga tinggi kepada investor baru yang ingin mengambil alih.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki telah membentuk Tim Evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara (Minerba) dalam Wilayah Aceh. Tim Evaluasi IUP Minerba yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh itu meliputi para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Kepala Biro terkait di lingkungan Setda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh akan mengusulkan pertambangan rakyat untuk mengatasi pertambangan ilegal yang selama ini banyak di Aceh.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara ESDM Aceh, Khairil Basyar disela-sela diskusi publik Aceh Resource & Development (ARD) terkait pro kontra perizinan tambang emas di Beutong Ateuh Nagan Raya, di Banda Aceh.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Fraksi Partai Aceh (PA) meminta PJ Bupati Bireuen Aulia Sofyan supaya dapat menggarap sektor pertambangan seperti pasir dan bebatuan untuk dapat menghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) tambahan bagi daerah Bireuen.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh melalui rilis terbarunya juga menyertakan catatan penting yang terjadi selama triwulan I (Januari-Maret) tahun 2022 di Aceh.
